Di salah satu sudut Kabupaten Sragen, di sebuah sekolah yang bangunannya sudah lapuk oleh waktu, tampak plafon ruang kelas mulai ambrol — panel kayu terlihat lapuk, cat mengelupas, lantai retak. Sebuah gambar sederhana — namun simbolis — yang menggambarkan kondisi pendidikan dasar yang kini terancam bukan karena kurang minat, melainkan karena krisis anggaran yang datang dari pusat.
Menurut laporan, pengurangan signifikan dalam Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengharuskan Pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen (Disdikbud) Prihantomo mengakui bahwa salah satu dampak nyatanya adalah penundaan renovasi sekolah yang membutuhkan perbaikan fisik segera.
“Pastilah terdampak ke depan, tapi kami tetap harus menjaga mutu pendidikan … mungkin dengan penyesuaian anggaran,” ujar Prihantomo.
Bentuk Krisis: Fisik & Strategis
Renovasi yang tertunda bukan semata soal memoles dinding atau memperbaiki atap. Ini soal keselamatan siswa – ruang belajar yang aman, lingkungan yang menyenangkan, dan fasilitas yang layak agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Saat plafon mulai ambrol, bukan hanya dinding yang runtuh, tetapi semangat dan martabat pendidikan lokal.
Di satu sisi, Disdikbud memilih untuk memprioritaskan sekolah yang “dinilai lebih mendesak” saja. Sekolah-sekolah yang masih cukup aman meskipun kondisi fisik mulai menua akan harus menunggu – anggaran yang dijatah tak cukup untuk semua. Efisiensi tidak hanya menyasar renovasi fisik—melainkan juga kegiatan non-fisik seperti diklat dan pelatihan, yang mulai digeser ke platform online agar biaya perjalanan dan akomodasi bisa ditekan.
Penyebab: Pemangkasan Anggaran
Inti persoalannya adalah anggaran. Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah membuat perangkat birokrasi harus memilih mana yang harus “dipangkas” dan mana yang tetap dipertahankan. Menurut satu data, Kabupaten Sragen harus membatasi anggaran operasional serta pengeluaran terkait perjalanan dinas, konsumsi, dan lainnya.
Prioritas memang tetap pada pelayanan dasar – pendidikan tetap berjalan – tetapi ketika sumber daya terbatas, maka semua aspek “penunjang” menjadi rentan. Renovasi sekolah yang sudah menunggu selama bertahun-tahun sekarang menghadapi risiko hilang momentum: usia bangunan semakin tua sementara dana baru mungkin belum tiba.
Implikasi Jangka Panjang
Dampaknya bisa meluas:
- Kualitas belajar menurun: Ruang kelas yang rusak bisa menimbulkan gangguan belajar, gangguan kesehatan (kelembapan, bocoran atap), atau bahkan kecelakaan.
- Citra pendidikan daerah melemah: Jika sekolah tampak reyot, semakin sulit menarik guru berkualitas, investasi pendidikan dan komunitas merasa tertinggal.
- Kesenjangan antar-sekolah makin besar: Sekolah yang sudah “cukup aman” diprioritaskan, sedangkan lainnya tertinggal, menciptakan jurang fasilitas yang semakin dalam.
Suara dari Lapangan
Seorang guru di sekolah yang telah masuk daftar menunggu perbaikan fisik menggambarkan situasi: “Kami mengajar di bawah atap yang bocor saat hujan, listrik sering padam, dan kini kami tahu renovasi itu tertunda. Siswa-siswa kami pantas lebih baik.” Keadaan ini bukan sekadar keluhan — ini panggilan akan keadilan pendidikan.
Jalan ke Depan
Bagaimana menyikapi krisis ini? Pemerintah daerah harus melakukan langkah strategis:
- Mencari alokasi alternatif atau kerjasama pihak ketiga (CSR perusahaan, donasi alumni) agar renovasi mendesak tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran TKD.
- Transparansi penilaian urgensi renovasi – kriteria mana sekolah yang diprioritaskan agar proses adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penguatan partisipasi masyarakat dan komite sekolah – warga, alumni dan orang tua bisa ikut dalam pengawasan dan kolaborasi.
- Penggunaan teknologi dan metode hemat biaya – bagi sekolah yang harus menunggu dana besar, setidaknya langkah sementara seperti perbaikan plafon sementara, instalasi ventilasi, dan cat anti jamur bisa dilakukan.
Ketika ruang kelas semakin hari semakin usang, bukan hanya bangunan yang menderita — nilai, aspirasi dan martabat pendidikan anak-anak Sragen juga ikut tergerus perlahan. Sekolah reyot bukan hanya cerita lama; ia adalah rintihan yang menunggu jawaban serius.
Pendidikan sejatinya adalah investasi masa depan. Bila pondasi fisik sekolah tidak dipastikan aman dan layak, maka investasi itu mudah goyah. Tahun ini, Sragen menghadapi ujian anggaran — pilihan yang sulit dan konsekuensi yang nyata. Yang menjadi pertanyaan: apakah langkah yang diambil cukup cepat agar tidak ada generasi yang tertinggal?
Semoga krisis ini membangkitkan kesadaran kolektif: bahwa sekolah bukan sekedar gedung, tetapi ladang harapan dan masa depan — yang pantas diperjuangkan, bukan diabaikan.
